PTBA Didorong Lakukan Efisiensi dan Ekspansi

23-11-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Harris Turino saat mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR ke Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu (22/11/2023). Foto: Safitri/nr

 

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi VI DPR Harris Turino menekankan dilakukannya efisiensi dan optimasi oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) menyikapi anjloknya harga batubara dunia guna menjaga roda perusahaan berada pada iklim yang positif. Penurunan kinerja operasional PTBA di tahun 2023 menurutnya memerlukan penanganan yang solutif sehingga pergerakan operasional PTBA dapat berangsur naik.

 

"Tentu kebutuhan energi nasional perlu dioptimalkan, tapi kata kuncinya adalah produksinya diperbesar. Kalau produksinya diperbesar, maka sisa yang bisa di ekspor juga bisa diperbesar," ucap Harris dalam keterangannya saat ditemui Parlementaria.

 

Harga batu bara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi permintaan dan persediaan, dinamika harga komoditas energi lain, kondisi cuaca, hingga situasi geopolitik.  
PTBA sendiri memiliki total sumber daya sebesar 5,83 miliar ton dan total cadangan sebesar 3,05 miliar ton dimana 65% produksi disalurkan kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di seluruh Indonesia.

 

PTBA pun diharapkan untuk tetap agile dan responsif dalam menyikapi kondisi eksternal yang fluktiatif. 

 

Pada pertemuan yang berlangsung di Palembang, Sumsel pada Selasa (22/11/2023) dengan Kementerian BUMN dan PTBA, dalam paparannya, Harris menilai PTBA memerlukan ekspansi area operasional seperti pada dermaga Kertapati, Palembang, Sumsel. Saat ini dermaga tersebut memiliki stockpile capacity sebesar 100 ribu ton. Diharapkan dengan adanya ekspansi tersebut maka PTBA dapat meningkatkan operasional produksinya.

 

"Luasan Kertapati ini hanya 10 hektare, kalau itu bisa ditambah 20 hektare, itu negara punya kok (lahan), itu kan lahanya punya PT KAI, hanya disewakan pada Semen Batu Raja tapi tidak digunakan, kan produksinya jadi bisa diperbesar," tegasnya.

 

Dalam hal ini ia pun berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. "Kita akan coba pertemukan, ketiga BUMN ini, mungkin nanti kita juga akan undang Kementerian, kalau bisa Menterinya hadir sehingga sinegritas antar BUMN bisa tercipta," tutup dia. (srw/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...